BYD Subang Terhambat Calo Tanah? Dedi Mulyadi Bongkar Fakta!

Mantan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyatakan bahwa pembangunan pabrik BYD di Subang tidak lagi terhambat oleh aksi premanisme dari organisasi masyarakat (ormas). Pernyataan ini muncul setelah sebelumnya Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, mengungkapkan adanya gangguan dari ormas dan aksi premanisme di awal pembangunan.

Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa permasalahan utama saat ini bukanlah premanisme, melainkan praktik percaloan tanah yang menghambat proses pembebasan lahan. Beberapa pihak diduga memanfaatkan situasi ini dengan menawarkan harga tanah yang sangat tinggi kepada investor.

“Dicek deh, nggak ada lagi itu premanisme sekarang di sana,” tegas Dedi, seperti dikutip dari CNNIndonesia. Ia menambahkan bahwa situasi di lokasi pembangunan pabrik BYD saat ini sudah sangat aman.

Eddy Soeparno, pada tanggal 20 April 2025, melalui akun Instagramnya, menekankan pentingnya tindakan tegas dari pemerintah untuk menangani masalah percaloan tanah ini. Ia khawatir investor akan merasa tidak aman dan terjamin jika masalah ini tidak segera diselesaikan.

“Jangan sampai kemudian investor datang ke Indonesia dan merasa kemudian tidak mendapatkan jaminan keamanan, jaminan keamanan itu adalah hal yang paling mendasar bagi investasi untuk masuk ke Indonesia,” ujar Eddy.

Sementara itu, Luther T Panjaitan, Head of Marketing PR and Government Relation BYD Motor Indonesia, pada tanggal 22 April 2025, memastikan bahwa pembangunan pabrik berjalan sesuai rencana dan tanpa kendala.

“Hingga saat ini, seluruh proses persiapan dan pembangunan pabrik berjalan dengan baik,” kata Luther kepada detikOto. “Dan kami sedang fokus untuk menyelesaikan proses pembangunan sesuai dengan komitmen dengan pemerintah,” tambahnya.

Meskipun demikian, masalah pembebasan lahan dengan harga yang tidak wajar masih menjadi perhatian utama. Dedi Mulyadi menyebutkan adanya tawaran harga tanah yang mencapai Rp 20 juta per meter, Rp 10 juta per meter, bahkan Rp 5 juta per meter.